Oleh Helmi Atmaja *
Sepakbola dan politik. Keduanya memiliki kesamaan dimana sama-sama memperebutkan tahta. Bedanya politik memiliki legitimasi dalam mencapai tujuan. Sementara Sepakbola mengedepankan unsur persaingan. Yang terbaik bukan ditentukan oleh banyaknya suara dan seberapa besar massa yang mendukung tetapi oleh banyaknya gol ke gawang lawan. Dewasa ini Sepakbola tidak hanya sekedar banyaknya gol yang tercipta, tetapi juga permainan indah ala Jogo Bonito maupun Tango.

Politik memang berkaitan erat dengan dunia Sepakbola. Entah, apakah memang manusia membutuhkan media lain untuk menunjukkan kedaulatannya. Contoh konkret ketika Italia di Piala Dunia 1934 dan 1938 yang menjadi kampanyen politik rezim Benito Mussolini. Bahkan sampai memunculkan isu jika Italia gagal menjadi juara dunia maka nyawa harus dipersiapkan sebagai tumbal. Nyatanya prestasi dalam dunia sepakbola dianggap lebih dari sekedar kebanggan suatu negara.

Politik memang merambah dunia sepakbola. Berlusconi semasa menjabat sebagai perdana menteri sanggup menjadi orang nomor satu di AC Milan. Prestasinya sangat mengesankan. Beberapa kali AC Milan diantarkan ke tangga Juara. Mahkota Liga Champions Eropa bahkan pernah direbutnya.
Publik boleh menilai, untuk melapangkan jalan menuju tahta kekuasaan diperlukan banyak pelicin yang kita sebut sebagai uang. Di Indonesia kalimat ini boleh kita tambahkan “Untuk menjadi walikota/bupati kita memerlukan sepakbola sebagai penarik simpati rakyat”. Dengan kata lain pengertian sepakbola di Indonesia memiliki persepsi sebagai ladang uang, simpati dan kesuksesan.
Politik ibarat menjalankan sebuah tirani. Ia kuat mencengkeram Bola Dunia. Artinya di seluruh dunia politik bukan lagi sebuah mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum pendidikan. Politik ibarat authority untuk mengatur kebijakan hidup umat manusia.

Tidak ada celah tanpa kehadiran politik. Setiap umat manusia membutuhkan politik untuk menumbuhkan nalar dan daya pikirnya. Bagi sebagian umat manusia, dengan berpolitik ia bisa melampiaskan nafsunya. Yups, nafsu kekuasaan dan ingin memerintah adalah anugerah Tuhan YME.

Tidak ada aspek kehidupan yang tidak luput dari jamahan politik. Sepakbola bagi sebagian manusia dipandang sebagai agama kedua. Ibaratnya Sepakbola adalah sesuatu yang sifatnya principle.

Lihatlah berapa banyak perputaran uang dalam kompetisi Liga Indonesia. Jika setiap klub minimal menghabiskan dana 10 Miliar Rupiah, maka untuk 28 Klub yang berlaga di Liga Indonesia 2006 minimal menghabiskan 280 Miliar rupiah. Ironis memang sebagian besar uang tersebut dipungut dari rakyat, sementara rakyat ketika masuk stadion masih disuruh membeli tiket.

Indonesia ini memang hobby menjadi orang latah. Ketika yang satu sibuk menjadi pembina sepakbola di kotanya dan sukses, yang lain segera mengikutinya. Dana APBD ramai-ramai digerogoti untuk tujuan pembinaan sepakbola. Walaupun hasilnya nihil dan prestasi tak kunjung diraih.

Yang lebih ironis ketika uang milyardan tersebut tadinya untuk memperbaiki materi tim. Tapi apa mau dikata ketika tim tersebut kalah mobilitasnya dalam memburu pemain. Alhasil pemain pas-pasan yang didapat. Sementara sebagian dana kemungkinan bisa digunakan untuk bancakan para pengurusnya.

Di sisi lain sepakbola dijadikan ajang menarik simpati rakyat. Menjelang Pilkada Klub yang dibina salah satu peserta Pilkada disibukkan untuk meraih kemenangan sebagai alat kampanye. Kemenangan dihargai mahal dan dijadikan dalih ini adalah berkat usaha Sang peserta Pilkada tersebut. Nampaknya Pilkada dijadikan sebagai ajang Pilkadal(Pemilihan Para Kadal).

Sepakbola sepenuhnya melahirkan unsur teknis dan kolektivitas tim dalam suatu permainan. Sepakbola bukan bergantung dari keikutsertaan para peserta Pilkada atau politikus yang berkepentingan untuk mengamankan kekuasaanya. Hanya publik yang bisa menentukan apakah seterusnya ingin dikadali oleh “Gibol” yang 100% tidak ikhlas mengabdikan dirinya dalam dunia sepakbola itu.

Sepakbola sebagai pencerminan olahraga yang multidimensi memang menghadirkan daya tarik yang luar biasa besar. Di Indonesia diperkirakan lebih dari 10 juta penduduknya adalah mania bola. Dari sekian ini, tentu ada segelintir orang yang menginginkan potensi yang sedemikian besar untuk memuluskan tujuannya.

Adam Smith, Martin Luther, Friedrich Engels, Niccolo Macchiavelli dan sederet nama besar lainnya telah menghadirkan skema politik untuk kita pelajari. Beberapa tahun kita duduk di bangku sekolah untuk mempelajari bahwa politik dan kekuasaan tidaklah berbeda jauh. Pada akhirnya kita dihadapkan pada kenyataan mempertahankan kekuasaan adalah sebuah prioritas, sementara kemakmuran rakyat bukanlah sebuah tujuan.

Indonesia adalah negara yang berkembang tahap pemikirannya. Mereka masih mencoba menemukan tentang jatidiri Indonesia sebenarnya. Ataukah memang jatidiri Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 itu sudah diketemukan sejak lama namun tidak pernah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
[ad#kumpulblogger]
Tergantung siapa yang memandang bahwa Sepakbola sekedar bagian dari kehidupan politik. Pada hakekatnya politik bukan kita gunakan sebagai diktator atau membentuk sebuah pemerintahan otoriter. Politik kita gunakan untuk mengatur rakyat menuju keadilan sosial disamping kemakmuran rakyat itu sendiri.

Dalam dunia sepakbola politik bukan kita pakai untuk memperkuat diri sendiri dan memperlemah tim lain secara unsportivitas. Sepakbola adalah permainan teknis yang menjunjung sportivitas dan fair play.

Sepakbola adalah kesatuan permainan. Tidak dibedakan latar belakang pesertanya apakah ia menganut paham kapitalisme, meritokrasi, monarki, marxisme ataupun yang lainnya.

Apa jadinya jika kita menyelipkan sebuah permainan kotor dan mencoba mencampur adukkan antara politik dengan sepakbola. Jangankan permainan menarik yang bisa kita tonton. Bisa-bisa di lapangan kita menyaksikan sepakbola brutal, sepakbola gajah atau yang ktia sebut sebagai permainan sabun dan sederet tindakan unsportivitas lainnya.

Sepakbola Indonesia nan kabur pola pemikiran dan pelaksanaannya. Belum bisa membedakan mana yang bersifat teknis dan nonteknis. Mana yang sepenuhnya adalah urusan sepakbola, dan mana yang bersifat politik praktis. Hal ini berlaku tidak hanya di dalam organisasi yang menaungi Liga Indonesia, tetapi juga sistemnya sendiri yang tidak konsisten dan dipenuhi intrik-intrik politik.

Apakah Indonesia harus menerapkan standarisasi sistem kompetisi di Indonesia dan nantinya mengacu pada terminologi kebijakan penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku nantinya.

*Penulis adalah Seorang suporter, juga bergerak di bidang sos-pol  yang berdomisili di jakarta
[ad#kumpulblogger]