Jakarta – Kabar buruk melanda Kompetisi Liga Super Indonesia (ISL). PSIS Semarang membubarkan tim seniornya. Manajemen klub angkat bendera putih setelah krisis keuangan yang makin mendalam. PSIS adalah korban bubble game sepak bola Indonesia.

Kabar bubarnya tim senior PSIS diumumkan langsung Ketua Umum PSIS, Sukawi Sutarip di Semarang, Selasa (5/5). Dengan pembubaran tim itu, menurutnya, kontrak pemain dan pelatih dengan demikian juga otomatis langsung diputus.

“Kami sudah berutang banyak. Kalau tetap dilanjutkan, utang akan semakin menumpuk,” ujar Sukawi yang juga Wali Kota Semarang tersebut.

Bubarnya tim senior PSIS bisa dibaca dengan beragam kacamata. Dia bisa dimaknai sebagai terlambatnya manajemen klub, dalam hal ini PT Mahesa Jenar, membaca peta kompetisi. Pasalnya, hingga saat ini, ketika kompetisi tinggal mendekati masa akhir, PSIS masih berada di dasar klasemen. PSIS hampir pasti jadi salah satu klub yang terdegradasi.

Jika penyakit ini terdeteksi sejak awal, PSIS bukan tak mungkin masih bisa diselamatkan. Mereka, misalnya, bisa saja mengganti pelatih –karena pelatih adalah figur yang paling bertanggung jawab atas maju-mundurnya prestasi sebuah tim.

Dengan posisi di dasar klasemen, apalagi yang membanggakan dan harus dipertahankan saat klub berjulukan Mahesa Jenar ini tak lagi punya pengharapan? Bubarnya PSIS mungkin saja takkan terjadi jika saja PSIS berada pada posisi yang lebih baik.

Indikasi semacam ini cukup masuk akal. Kalau semata karena kondisi keuangan, kenapa PSIS masih tetap melanjutkan ikut kompetisi dengan memasang tim U-21? Kabarnya, untuk melakoni tujuh laga sisa bersama tim U-21, mereka masih butuh dana Rp 1,5 miliar. Tetap setara dengan Rp 6 miliar plus utang-utang yang sudah dikeluarkan bagi tim senior memainkan 27 pertandingan.

Tentu, masalah keuangan adalah masalah PSIS dan klub-klub lainnya di Indonesia. PSIS bukan satu-satunya klub yang mengalami krisis keuangan. Klub sebesar PSM Makassar bahkan pernah mengalaminya dan nyaris bernasib sama seperti PSIS: bubar!

Yang sudah bubar juga sudah ada. Meski dari kasta yang berbeda, Divisi Utama, Persikota Tangerang adalah klub Liga Indonesia pertama yang bubar. Mereka bahkan mundur dari kompetisi. Persoalannya sama: tak lagi punya dana. Sumber dana Persikota mayoritas dari APBD Pemkot Tangerang setiap tahun sebesar Rp 12 miliar. Padahal, setiap pengeluaran keuangan APBD harus mengacu pada Permendagri No 13/2006.

PSIS, Persikota, dan bahkan PSM serta klub-klub lainnya di Indonesia, adalah korban bubble game sepak bola Tanah Air. Dia adalah gelembung sepak bola yang memang tinggal menunggu waktu untuk meledak.

Gelembung sepak bola itu sudah muncul ketika Liga Indonesia diperkenalkan. Saat itu, daerah berlomba-lomba membangun klub sepak bolanya. Karena dana APBD masih leluasa ‘dijarah’ dengan beragam pos pengeluaran, dana membentuk dan membangun klub sepak bola bukanlah jadi soal. Lihatlah, bagaimana sebuah kota yang sama sekali tak punya tradisi sepak bola seperti Pekan Baru, pernah memiliki klub sehebat PSPS dengan hanya membeli pemain.

Yang terlihat adalah klub berlomba-lomba menawarkan kontrak besar kepada pemain. Apalagi, agen-agen pemain kemudian mendatangkan puluhan, bahkan ratusan pemain asing dengan nilai kontrak yang jauh lebih tinggi dibanding pemain lokal. Padahal, kualitas teknik, fisik, dan mental mereka, sebagian besar pas-pasan.

Nilai pemain lokal pun terangkat. Betapa hebatnya seorang pemain lokal ketika ada klub yang dikontrak satu musim kompetisi seharga Rp 1 miliar atau lebih. Artinya, jika dia hanya makan kontrak untuk kompetisi yang jalan 6-8 bulan, setiap bulan sang pemain bisa mengantongi Rp 150-175 juta. Itu di luar bonus pertandingan dan sebagainya. Dihitung-hitung, itu sudah setara dengan gaji eksekutif di perusahaan papan atas.

Ironisnya, hal itu tak dibarengi dengan sikap profesionalisme sang pemain. Perkelahian masih menjadi hal yang biasa terjadi di lapangan. Para pemain, bahkan masih berani curi-curi kesempatan main pada pertandingan tarkam.

Sikap mental seperti itulah yang juga menjalar saat PSSI membentuk tim nasional. Para pemain kini lebih mata duitan. Mereka bermain habis-habisan jika manajemen tim nasional menjanjikan bonus gila-gilaan. Jika bonus seadanya, mereka pun tampil seadanya pula. Ini pulalah antara lain penyebab merosotnya prestasi tim nasional.

Di tengah profesionalisme salah kaprah, ya pemain, pengurus klub, dan bahkan pengurus PSSI, tidaklah mengherankan jika PSIS kemudian menjadi korban. Mereka tak kuat menanggung dana. Padahal, dibanding klub-klub lain, PSIS termasuk kecil mengalokasikan dana untuk gaji pemain. Sebulan hanya sekitar Rp 185 juta. Bagaimana dengan klub-klub lain yang royal memberi gaji tinggi?

PSIS menjadi klub LSI pertama yang membubarkan tim seniornya. Tapi, tampaknya bukan yang terakhir. Masih akan ada klub-klub lain yang bakal menyusul, bahkan membubarkan tim sekalian, seperti yang dilakukan Persikota Tangerang. [I4] (zulfirman-inilah.com)