Kita tentu mengetahui, bahwa kota Bandung merupakan kota film di Indonesia. Apalagi ‎pada tahun 1926, di kota ini, dibuat film Indonesia pertama yang berjudul Lutung ‎Kasarung yang disutradarai oleh G. Krugers dan L. Heuveldorp dengan dukungan ‎Bupati Bandung saat itu R.A.A. Wiranatakusumah V.‎

Kemudian setelah itu, berbagai judul film dengan latar belakang kehidupan daerah ‎Bandung mulai bermunculan. Misalnya Karena Daster (1961), Toha Pahlawan ‎Bandung Selatan, Anak-anak Revolusi (1964), Tikungan Maut , (1966), Mereka ‎Kembali” (1972), Mat Peci Pembunuh Berdarah Dingin (1978), Sekuel film Kabayan ‎‎(90-an), Eulis Acih, Bunga Ros dari Cikembang, Ciung Wanara, Air Mata Mengalir ‎di Citarum, Rampok Preanger, Si Kabayan dll.‎

Bandung juga merupakan kota dengan jumlah bioskop yang cukup banyak. Ini ‎menandakan bahwa apreasi warga Bandung terhadap film sangatlah tinggi.‎

Dua bioskop semi permanent pertama berdiri di alun-alun Bandung pada tahun 1907. ‎Dua bioskop tersebut adalah ‘De Crown Bioscoop’ milik seorang bernama Helant dan ‎‎‘Oranje Electro Bioscoop’ milik Michel. Kemudian muncul beberapa bioskop ‎permanent, seperti Elita Biograph, Varia Park, dan Oriental Show di Alun-alun ‎Timur; Alhambra Bioscoop di Kompa-Suniaraja; Orion Bioscoop di Kebonjati; ‎Vogelpoel Bioscoop di Braga-Naripan; serta Deca Bioscoop yang bertempat tepat di ‎belakang kantor pos pusat, Banceuy. Pada pertengahan 1920-an, di Braga yang saat ‎itu merupakan pemusatan hiburan kalangan Eropa, dibangun Concordia Bioscoop ‎‎(populer sebagai Majestic Theater), bioskop elite berstandardisasi Eropa. Di era film ‎bersuara pada 1930-an, di kawasan Pecinan muncul Roxy Theater, Oranje Bioscoop, ‎dan Oranje Park. Sementara di wilayah timur muncul Rivoli Theater di Kosambi dan ‎Liberty Bioscoop di Cicadas.‎

Adalah Gravin de Réthy, seorang bangsawan Belgia yang berkunjung ke kota ini pada ‎‎1930-an sempat bertutur, ‘Zoo’n welverzorgd theater moest Brussel hebben’ ‎‎(Bioskop-bioskop seperti ini sepantasnya ada di Brussel). Komentar Gravin de Réthy ‎menggambarkan bahwa kemajuan bioskop-bioskop di Bandung paling tidak telah ‎menyentuh standar kualitas bioskop di kota-kota besar dunia, seperti Brussel.

Kegemerlapan gedung-gedung bioskop Elita Concern, berimbang dengan animo ‎masyarakat Bandung. Pada masa Hindia Belanda dulu, bioskop dan ‘feesterrein’ di ‎Bandung tidak pernah sepi pengunjung. Pada akhir pekan bahkan orang harus berebut ‎agar tidak kehabisan karcis. ‎

Sejarah diatas menggambarkan, bahwa warga Bandung jaman dahulu sangat ‎mengapresiasi film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. ‎

Kemudian, ketika keppres no. 25 tanggal 29 Maret 1999 ditandatangani,  BJ Habibie menetapkan ‎tanggal 30 Maret sebagai Hari Perfilman Nasional, kota Bandung benar-benar diakui ‎sebagai kota yang penting dalam perjalanan sejarah perfilman Indonesia. ‎

Salah satu pertimbangan para tokoh perfilman yang mengusulkan tanggal 30 Maret ‎sebagai Hari Film Nasional sebab pada tanggal 30 Maret 1950, untuk pertama kalinya ‎dibuat film Indonesia yang semuanya dibuat oleh warga pribumi juga diproduksi oleh ‎perusahaan film pribumi. Film tersebut berjudul “Darah dan Doa”, yang ‎mengungkapkan hijrahnya pasukan Siliwangi. Film ini disutradai oleh Usmar Ismail.‎

Bandung benar-benar menjadi kiblat perfilman nasional. Alasannya, Bandung ‎mempunyai suatu festival film tahunan yang bernama Festival Film Bandung (FFB). ‎Festival ini diselenggarakan sejak tahun 1987 dan terus berlangsung setiap tahunnya ‎samapi sekarang. Hebatnya, jika Festival Film Indonesia pernah mati suri di era tahun ‎‎90-an. Festival ini tetap eksis.

Tulisan di atas mencerminkan bahwa kota Bandung memiliki tempat dalam dalam sejarah perfilman ‎Indonesia. Baik sebagai kota pembuat, penikmat, maupun sebagai pengkritik film.

Romeo Juliet
Kemarin, saya membaca adanya pemboikotan film Romeo Juliet  (Romjul) versi Indonesia oleh ‎salah satu organisasi bobotoh Persib Bandung. Tak perlu saya jelaskan bagaimana isi ‎film tersebut, akan tetapi pemboikotan tersebut menimbulkan pertanyaan bagi saya, ‎kenapa ?‎

Saya merasa pemboikotan tersebut tidak berada dalam koridornya. Bagaimanapun, ‎film adalah sebuah karya sastra dengan film sebagai medianya. ‎

Pemboikotan, menurut saya adalah salah satu bentuk dari posmodernis radikal yang ‎menilai suatu Karya sastra dengan kriteria dan penilaian dan standar kualitas sendiri. ‎Hal ini akan menimbulkan eksklusivitas kebudayaan, dimana suatu kelompok ‎berusaha menolak hasil karya kebudayaan kelompok lainnya. Maka menurut ‎budayawan Yasraf Amir Piliang, dosen ITB, dialog merupakan metode yang cocok ‎untuk mencegah eksklusivitas kebudayaan. Dialog ini menuntut keterbukaan dan ‎inklusivitas, bukan sastra prasangka dan eksklusivitas (Yasraf Amir Piliang, Sastra dan E(ste)tika Massa, Pikiran Rakyat).

‎Salah satu metode untuk mencegah terjadinya eksklusivitas kebudayaan ini adalah ‎dengan jalan kritik. Suatu karya bisa ditelaah kemudian dikritik dengan berbagai ‎pendekatan yang ilmiah.‎

Dalam kasus film Romjul ini, kelompok bobotoh tersebut seharusnya bertindak lebih ‎beradab, bermartabat, dan tidak berprasangka buruk. Misalnya salah satu dari mereka ‎ada yang bisa mengkritik film ini dengan membuat suatu artikel di Koran dan internet, ‎supaya orang sedunia bisa membaca dan mengerti, bukan malah mengadakan ‎pemboikotan yang malah memperjelas stigma masyarakat Bandung bahwa mereka ‎adalah kelompok eksklusive, radikal, tak beradab, tak berpendidikan, dan bahkan sampah di kota ‎Bandung. ‎

Bandung, dari dahulu merupakan kota film Indonesia. Tak selayaknya satu kelompok ‎masyarakatnya, mencari muka dengan melakukan pemboikotan terhadap satu film, ‎tanpa alasan yang jelas dan ilmiah.

Jika ini masalah harga diri, masalah menang kalah, maka saya menunggu film ini ‎ditayangkan oleh salah satu TV swasta. Saat itu, pemboikotan adalah hal yang ‎mustahil. Saat itu, film Romjul akan masuk ke setiap rumah di Bandung, tanpa bisa ‎dicegah. Saat itu, semua elemen masyarakat bisa menikmati film tersebut gratis. Saat ‎itu, siapa yang akan tersenyum terakhir ? Menikmati kemenangan …‎

Penulis : Hevi Fauzan